Rumah tahanan yang kita ketahui adalah rumah yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh siapapun karena yang tidak layaknya sebagai rumah untuk kita huni. Maka dari itu rumah tahanan hanya ditempati oleh orang-orang yang memiliki kasus pidana yang harus diberi hukuman yang setimpal dengan apa yang dia perbuat. Jika mereka memiliki kasus pidana maka mereka akan menuai akibatnya didalam rumah tahanan tersebut.
Artalita Suryani adalah salah satu nama narapidana kasus psikotropika. Yang beda dari kasus yang lainnya adalah penjara istimewa yang didapatkan oleh Artalita dan kawan-kawan lainnya. Didalam penjara tersebut terdapat pendingin udara (AC), televisi, lemari es, pembantu khusus dan sampai-sampai dapat memanggil jasa kecantikan kedalam sel tahanan seperti layaknya dirumah sendiri dan bukan didalam sel tahanan seperti yang kita ketahui. Mengapa itu bisa terjadi??
Dengan mencuatnya kasus tersebut maka Artalita dan kawan-kawannya dipindahkan ke sel tahanan didaerah Banten dengan meninggalkan fasilitas-fasilitas yang istimewa yang mereka terima disel tahanan lama. Jika kasus ini tidak diketahui oleh masyarakat maka mereka akan tetap berada disel tahanan dengan fasilitas-fasilitas mewah yang ada. Mungkin samapai-sampai mereka bebas beberapa tahun yang akan datang nantinya.
Siapa yang tidak ingin mempunyai mobil seharga 1,3 Miliyar rupiah. Jangankan mobil yang semahal itu, di kasih mobil yang biasa-biasa saja dengan harga yang normal saja kita sudah sangat senang. Apalagi di beri mobil seharga 1,3 Miliyar rupiah. . .Bukan senang dan gembira lagi, bisa-bisa kita pingsan ditempat.
Tetapi, para pejabat kita sudah ada yang menerima mobil seharga 1,3 Miliyar rupiah tersebut sebagai mobil dinas. Bisa kita bayangkan mobil dinasnya saja seharga 1,3 Miliyar apalagi pendapatan sebulannya. Andaikan 1 pejabat mendapatkan 1 mobil, berapa pejabat yang kita punya??? Dan berapa banyak biaya yang dikeluarkan negara untuk mobil dinas para pejabat saja?? Bagaimana Indonesia bisa lepas dari hutang-hutang dengan negara lainnya?
Seharusnya para pejabat lebih memahami dengan keadaan ekonomi negara kita ini. Bukan malah mengambil kesempatan selagi menjabat sebagai pejabat negara. Dengan keadaan ekonomi kita yang semakin terpuruk, seharusnya para pejabat harus lebih mengerti dan menolak mobil yang semahal itu dan menerima mobil dinas dengan mobil yang layak dan sepantasnya. Mungkin dengan rasa solidaritas kita semua, maka sedikit demi sedikit hutang-hutang negara kita ini akan berkurang.
Kualitas manusia Indonesia, khususnya generasi muda sangat menentukankualitas masa depan bangsa Indonesia. Karena mereka yang akan menentukan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap pemuda dapat aset bangsa atau menjadi beban bangsa. Bagi yang cerdas dan sehat akan menjadi aset dan berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan bangsa, sedangkan yang tidak sehat dan tidak memiliki keahlian akan menjadi beban yang harus ditanggung negara.
Tingkat kesehatan dan pendidikan generasi muda akan menentukan apakah bangsa Indonesia akan mampu merespon perubahan jaman dan memenangkan persaingan global yang semakin tinggi. Bangsa yang memilki kualitas manusia yang terbaik akan keluar sebagai pemenang. Itulah sebabnya kita kerap kali mendengar bahwa: “yang kekal di dunia ini hanyalah perubahan.” Sehingga kita selalu memerlukan “pembaruan” yang tidak akan pernah berhenti, terutama jika kita ingin dapat bertahan hidup.
Namun demikian, banyak yang masih belum memahami bahwa di dalam perubahan yang terus menerus terjadi, ternyata ada satu hal yang tidak akan pernah berubah, yaitu; “yang bodoh selalu digombali oleh yang cerdas.”
Kasus PT. KAI bermuara pada perbedaan pandangan antara Manajemen dan Komisaris, khususnya Komisaris yang merangkap sebagai Ketua Komite Audit dimana Komisaris tersebut menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal. Dan Komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada.
Pertanyaan mendasar yang menjadi fokus perhatian bersama adalah apakah auditor eksternal telah menjalankan tugasnya sesuai standar-standar yang berlaku (PSAK dan SPAP)? Lebih jauh lagi apakah auditor eksternal telah berkomunikasi dengan Komite Audit, dan apakah komunikasi tersebut efektif ?
Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kasus PT. KAI adalah karena rumitnya laporan keuangan PT. KAI. Hal ini karena terdapat ratusan stasiun, puluhan depo dan gudang yang seluruhnya memiliki laporan keuangan yang terpisah, sehingga yang berpotensi menyebabkan masalah maupun perbedaan pendapat di kemudian hari. Hal ini ditambah lagi dengan kenyataan bahwa baru sebagian kecil proses akuntansi dilaksanakan dengan komputer. Sebenarnya sistem akuntansi PT. KAI cukup modern untuk penyusunan laporan keuangan dan informasi manajemen, namun karena kedua hal tersebut diatas maka sistem akuntansi tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik.
Keterkaitan antara realisasi anggaran dengan akuntansi juga merupakan masalah yang rumit karena sistem otorisasi anggaran yang kompleks. Kenyataan lain yang turut mendorong terjadinya kasus laporan keuangan PT. Kereta Api adalah bahwa proses akuntansi dan laporan keuangan adalah hanya urusan bagian akuntansi, unit lain kurang terlibat dan tidak memiliki sense of belonging, sehingga hal ini jelas menyulitkan bagi bagian akuntansi.
SOLUSI
Dengan pembahasan kasus audit umum PT. Kereta Api Indonesia, beberapa pelajaran berharga dapat dipetik dari kasus tersebut, diantaranya adalah :
Pertama, perselisihan antara Dewan Komisaris dan Direksi sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara yang lebih elegan.
Kedua, Dewan Komisaris merupakan suatu dewan, sehingga akan sangat ideal apabila Dewan Komisaris mempunyai satu orang juru bicara yang mengatasnamakan seluruh Dewan Komisaris sehingga Dewan Komisaris memiliki satu suara
Ketiga, sesuai dengan SA 380, Komunikasi Auditor Eksternal dengan Komite Audit merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses audit suatu perusahaan
Keempat, komunikasi antara Komite Audit dengan Internal Auditor yang belum tercipta dengan baik merupakan salah satu faktor yang turut memiliki andil dalam memicu kasus.
Kelima, terkait dengan prinsip konsistensi yang harus diterapkan dalam akuntansi, perlu ditekankan bahwa pelaksanaan prinsip konsistensi dengan tetap berpegang pada pengetahuan dan prinsip akuntansi yang berlaku
Khusus untuk PT. Kereta Api, beberapa masukan yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kondisi yang telah terjadi saat ini adalah :
1.Komite Audit tidak memberikan second judge atas opini Auditor Eksternal, karena opini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Auditor Eksternal.
2.Harus ada upaya untuk membenarkan kesalahan tahun-tahun lalu, karena konsistensi yang salah tidak boleh dipertahankan. Kesalahan-kesalahan sudah terakumulasi dari tahun-tahun sebelumnya sehingga terdapat dua alternatif, yaitu di restatement atau dikoreksi. Keputusan mengenai opsi yang dipilih sepenuhnya tergantung dari Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik (BP2AP), karena kasus PT. Kereta Api sedang diproses disana.
3.Komite Audit tidak berbicara kepada publik, karena esensinya Komite Audit adalah organ Dewan Komisaris sehingga pendapat dan masukan Komite Audit harus disampaikan kepada Dewan Komisaris. Apabila Dewan Komisaris tidak setuju dengan Komite Audit namun Komite Audit tetap pada pendiriannya, Komite Audit dapat mencantumkan pendapatnya pada laporan komite audit yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan.
4.Komite Audit dan Dewan Komisaris sebaiknya melakukan inisiatif untuk membangun budaya pengawasan dalam perusahaan melalui proses internalisasi, sehingga pengawasan merupakan bagian tidak terpisahkan dari setiap organ dan individu dalam organisasi.
5.Komite Audit berperan aktif dalam melakukan risk mapping, mengkoordinasikan seluruh tahapan proses auditing, mulai dari penunjukan, pembuatan program, mengevaluasi dan memberikan hasil evaluasi kepada Dewan Komisaris, yang akan mengkomunikasikannya kepada Direksi.
6.Manajemen menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, akurat dan full disclosure.
7.Komite Audit menjembatani agar semua pihak di perusahaan terlibat aktif dalam pengawasan. Kunci untuk merekatkan semua pihak dijalankan oleh Auditor Internal yang berkomunikasi intens dengan Komite Audit.
Membuat Etika Akuntan Publik Dalam Menerima Parsel
Menjelang Hari Besar Keagamaan umat beragama identik dengan parsel. Parsel dapat kita berikan kepada keluarga, saudara, teman, rekan kerja dan yang lainnya. Pemberian parsel disini menunjukkan sebagai tanda cindera mata atau pemberian pada saat menjelang merayakan hari besar keagamaan. Kita sudah lama mengenal pemberian parsel pada saat menjelang perayaan hari besar keagamaan. Sedangkan isi dari parsel tersebut juga bermacam-macam dan dengan bentuk yang berbeda-beda pula tergantung selera kita. Untuk membelinya kita bisa dapatkan di supermarket-supermarket yang menjualnya, ada juga usaha-usaha kecil yang menawarkan jasa menghias parsel atau menjual parsel tersebut.
Pemberian parsel kepada keluarga, kerabat, teman, rekan kerja sudahlah biasa. Bagaimana pemberian parsel jika dilakukan oleh klien kepada KAP (Kantor Akuntan Publik) ? Tentulah kita masih asing mendengarnya. Apakah KAP (Kantor Akuntan Publik) boleh menerimanya atau tidak ? Menurut pendapat saya pemberian parsel menjelang hari raya keagamaan oleh klien terhadap KAP nya tidak izinkan, karena nantinya akan merusak citra KAP tersebut dan beranggapan tidak baik terhadap yang lainnya. Bisa-bisa nanti dikira menerima “sogokan” dengan menerima pembarian parsel. Pemberian parsel tersebut sudah diatur oleh ketetapan yang berlaku bahwa dilarang memberikan parsel oleh klien kepada KAP(Kantor Akuntan Publik). Dengan adanya ketetapan tersebut maka KAP dapat bekerja secara profesional tanpa adanya anggapan-anggapan yang tidak baik terhadap kinerja KAP (Kantor Akuntan Publik).
